10 Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Berdasarkan UUD 1945

10 Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Berdasarkan UUD 1945 - UU RI Nomor 24 Tahun 2003 merupakan aturan yang menyatakan pembuatan Mahkamah Konstitusi atau MK. Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menyelenggarakan keadilan bagi penegakan hukum dan peradilan negara sebagaimana tugas lembaga negara dengan kekuasaan kehakiman merdeka pada umumnya.

Bahkan dalam dunia Internasional, MK harus dapat memberikan pandangan baik sesuai dengan peran Indonesia di tingkat Internasional. Apakah anda tahu apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi itu? Setiap lembaga negara memiliki wewenangnya masing masing seperti halnya wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut.
Kewenangan dalam Mahkamah Konstitusi
Anggota Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan orang hakim konstitusi yang telah diputuskan oleh Presiden. Mahkamah agung mengajukan tiga orang, Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan tiga orang dan Presiden juga mengajukan tiga orang sebagai anggota MK. Pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh dan dari hakim konstitusi dengan masa jabatan tiga tahun.

Namun kriteria hakim konstitusi harus mempunyai kepribadian dan integritas yang baik, negarawan dan adil. Selain itu tidak merangkap sebagai pejabat negara agar nantinya tindakan penyalahgunaan kewenangan dapat dikurangi atau diminimalisir. Apa wewenang Mahkamah Konstitusi itu? Kali ini saya akan menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.

10 Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Berdasarkan UUD 1945

Tugas Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 ialah untuk mengatur keuangan, organisasi dan administratif berdasarkan prinsip pemeritahan yang bersih dan baik. Selain itu secara berlaka Mahkamah Konstitusi juga harus memberikan laporan secara terbuka kepada masyarakat. Laporan yang disampaikan MK tersebut berisi tentang pengelolaan keuangan, permohonan terdaftar, pemutusan, pemeriksaan, dan tugas lainnya dalam administratif. Selain tugas tugas Mahkamah Konstitusi ini, adapula kewenangan Mahkamah Konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut sama pentingnya dengan tugas yang dilaksanakannya. 
Baca juga : Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Dalam Konteks Sejarah dan Geopolitik
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang bertugas untuk menegakkan keadilan, hukum dan melaksanakan peradilan sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tugas MK tersebut telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 pasal 2 mengenai Mahkamah Konstitusi dan UUD RI Tahun 1945 Pasal 24 ayat 1.

Selain MK adapula Mahkamah Agung yang melakukan kekuasaan kehakiman disertai dengan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer sampai dengan Mahkamah Konstitusi seperti halnya dijelaskan dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 24 ayat 2. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945.

Pengertian Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman seperti halnya yang telah dijelaskan dalam UUD RI Tahun 1945. Selain itu wewenang Mahkamah Konstitusi juga dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat 1 dan UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat 1. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memberikan keputusan final terkait beberapa hal di bawah ini:
  • Melakukan pengujian kepada Undang Undang, lebih tepatnya kepada UUD 1945.
  • Memutus kewenangan dalam sengketa lembaga negara sebagaimana tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945.
  • Memberikan keputusan terkait pembubaran partai politik.
  • Menyelesaikan perselisihan dalam hasil pemilu (pemilihan umum).
Baca juga : Pengertian Negara Menurut Para Ahli dan Secara Umum Terlengkap
Hal hal di atas merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang perlu dilaksanakan. Namun masih ada wewenang Mahkamah Konstitusi lainnya seperti memberikan keputusan mengenai hasil pemilihan Walikota, Bupati, dan Gubernur serta membentuk badan Peradilan khusus sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 157. Dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat 2 juga dijelaskan bahwa kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan terkait pendapat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menurut UUD tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan keputusan terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden atas dasar pendapat DPR seperti korupsi, menghianati negara, penyuapan, dan tindak pidana lain yang tidak memenuhi syarat ketentuan yang ada tersebut telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat 2. UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat 2 ini menjelaskan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam pasal 10 ayat 3 membahas tentang beberapa ketentuan yang dijelaskan dalam ayat 2 tadi seperti:
  • Menghianati negara adalah bentuk tindak pidana yang mengancam keamanan negara seperti halnya yang dimaksud dalam Undang Undang.
  • Penyuapan dan korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam UU.
  • Tindak pidana lainnya yang tergolong berat akan diberikan pidana penjara selama lima tahun bahkan lebih.
  • Perbuatan tercela seperti merendahkan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden.
  • Syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden yang tidak dapat lagi dipenuhi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 6.
Kemudian adapula kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 11 yakni memberikan keterangan dengan cara memanggil warga masyarakat, pejabat negara ataupun  pejabat pemerintahan. Demikianlah penjelasan mengenai wewenang mahkamah Konstitusi (MK). Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah berkunjung di blog ini.

0 Response to "10 Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Berdasarkan UUD 1945"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel